Lifestyle

Andi Utta: Birokrasi Bulukumba Harus Berbasis Kinerja, Bukan Relasi

Radar Media Digital - Warta Bulukumba - Ruang Aula Kahayaa di Gedung Pinisi, Bulukumba, Senin sore, 6 April 2026, terasa lebih hening dari biasanya. Di bawah sorot lampu yang jatuh lurus ke podium, satu per satu pejabat berdiri tegak, tangan terangkat, mengucap sumpah jabatan. Tak ada tepuk tangan berlebihan. Hanya suara lantang yang memecah ruang: janji setia pada amanah yang baru saja disematkan.

Di barisan depan, Andi Muchtar Ali Yusuf yang akrab disapa Andi Utta menatap lurus. Ekspresinya datar, tetapi kalimat yang ia siapkan jauh dari biasa. Hari itu bukan sekadar pelantikan Kepala OPD. Ia menjadikannya sebagai panggung untuk mengirim pesan yang lebih dalam: birokrasi harus berubah, atau ditinggalkan.

Beberapa detik setelah sumpah selesai, suasana bergeser. Bukan lagi seremoni, melainkan peringatan.

Birokrasi tanpa kedekatan?

Dalam sambutannya, Andi Utta menegaskan satu hal yang langsung menyita perhatian: para kepala OPD yang dilantik bukanlah hasil kompromi kedekatan, melainkan produk seleksi terbuka yang mengedepankan kompetensi dan integritas.

“Bekerjalah secara profesional dan bangun kerja tim. Kalau kita tidak sama-sama bekerja, kita tidak bisa berbuat apa-apa,” tegasnya.

Pernyataan itu seperti garis tebal yang memisahkan masa lalu dan harapan masa depan birokrasi di Bulukumba. Dalam banyak praktik pemerintahan daerah di Indonesia, isu kedekatan personal sering kali menjadi bayang-bayang dalam setiap pengisian jabatan. Namun Andi Utta mencoba mematahkan stigma itu—setidaknya melalui pernyataan publik yang tegas.

Ia bahkan melangkah lebih jauh. Tidak hanya meminta profesionalisme, tetapi juga memberi ultimatum yang jarang diucapkan secara terbuka oleh kepala daerah.

“Kalau tidak mampu, silakan ajukan pengunduran diri dalam waktu tiga sampai enam bulan.” Kalimat itu menggantung di udara, berat, dan sulit diabaikan.

Lima nama, lima tanggung jawab besar

Pelantikan tersebut mengisi lima posisi strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Nama-nama yang dilantik bukan sekadar pengisi jabatan kosong, tetapi diharapkan menjadi motor penggerak kebijakan daerah ke depan.

Mereka adalah:

1. Andi Trismiati sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

2. Idham Chalid Patunru sebagai Kepala Dinas Perhubungan

3. Supratman sebagai Kepala DPMPTSP

4. Andi Ashadi sebagai Kepala Satpol PP, Damkar, dan Penyelamatan

5. Andi Mappatunru Asnur sebagai Kepala DP2KBPPPA

Kelima posisi ini memiliki peran krusial. Dari sektor pangan, transportasi, investasi, hingga ketertiban umum dan perlindungan sosial—semuanya bersinggungan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Artinya, keberhasilan mereka bukan sekadar capaian administratif, melainkan akan terasa langsung di jalanan, di pasar, di kantor pelayanan, hingga di rumah-rumah warga.

Tekanan anggaran 2026

Pelantikan ini tidak terjadi di ruang hampa. Tahun 2026 disebut sebagai periode penuh tantangan, terutama karena adanya tekanan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Dalam konteks ini, Andi Utta menekankan bahwa jabatan bukanlah soal fasilitas atau status, melainkan kinerja yang terukur.

“Indikator utama jabatan bukan atribut, tetapi kinerja dan prestasi.”

Ia juga mengingatkan agar OPD tidak bekerja reaktif—hanya bergerak ketika masalah sudah viral atau mendapat sorotan publik. Pemerintah, menurutnya, harus hadir lebih awal, sebelum masalah membesar.

Pesan ini relevan dengan dinamika pemerintahan modern, di mana kecepatan respons dan kemampuan membaca situasi menjadi kunci utama. Birokrasi tidak lagi bisa berjalan lambat dan menunggu instruksi.

Mengubah budaya lama birokrasi

Jika ditarik lebih jauh, pernyataan Andi Utta bukan sekadar arahan teknis. Ia mencoba menyentuh akar persoalan birokrasi: budaya kerja.

Selama ini, salah satu kritik utama terhadap birokrasi daerah adalah minimnya inovasi, lambannya pelayanan, serta kecenderungan bekerja berdasarkan rutinitas, bukan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelantikan ini, arah perubahan itu mulai digariskan:

• Profesionalisme harus menjadi standar

• Kolaborasi tim menjadi kunci

• Respons cepat menjadi keharusan

• Efisiensi anggaran menjadi prioritas

Namun, mengubah budaya bukan perkara mudah. Ia tidak cukup dengan pidato atau instruksi. Dibutuhkan konsistensi, pengawasan, dan—yang paling penting—keteladanan dari pimpinan.

Di sinilah publik akan menguji: apakah pesan keras itu akan benar-benar diikuti dengan tindakan?

Antara janji dan realitas di lapangan

Pelantikan pejabat sering kali penuh harapan di awal, tetapi meredup dalam praktik. Tantangan terbesar bukan pada proses seleksi, melainkan pada implementasi kerja setelahnya.

Apakah kepala OPD yang baru dilantik mampu menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mengelola anggaran secara efisien serta menciptakan inovasi di tengah keterbatasan? Atau justru kembali terjebak dalam pola lama birokrasi?

Kehadiran unsur Forkopimda dan DPRD dalam pelantikan ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kinerja OPD akan menjadi bagian penting ke depan. Sinergi antar lembaga akan menentukan apakah reformasi birokrasi ini bisa berjalan atau tidak.

Di akhir acara, ruangan kembali sunyi. Para pejabat yang baru dilantik meninggalkan aula dengan wajah serius, membawa serta tanggung jawab yang tak ringan. Di luar gedung, kehidupan Bulukumba berjalan seperti biasa—jalan ramai, kantor buka, masyarakat beraktivitas.

Namun, di balik rutinitas itu, ada harapan yang diam-diam tumbuh: bahwa birokrasi bisa benar-benar berubah. Bahwa jabatan bukan lagi soal siapa yang dekat, tetapi siapa yang mampu.

Dan bahwa kata-kata yang diucapkan di ruang pelantikan hari itu tidak berhenti sebagai janji, melainkan menjelma menjadi kerja nyata—yang kelak akan diukur bukan oleh pidato, tetapi oleh dampaknya bagi masyarakat.***