Lifestyle

Prof Zuly Qodir: Muhammadiyah Boleh Dekat Pemerintah, tapi Tetap Kritis pada Kebijakan Publik

13:15

Kedekatan Muhammadiyah dengan pemerintah dinilai bukanlah masalah, selama tetap diiringi dengan sikap kritis terhadap kebijakan publik. Hal itu disampaikan Guru Besar Program Studi Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. Zuly Qodir, M.Ag., yang menekankan pentingnya menjaga jarak sehat antara organisasi masyarakat dengan penguasa.

Menurut Zuly, relasi harmonis antara organisasi keagamaan dan penguasa merupakan hal yang lumrah, asalkan kedekatan tersebut tidak membuat Muhammadiyah kehilangan daya kritis terhadap kebijakan yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada masyarakat.

“Dekat dengan siapa saja perlu dilakukan. Tetapi semakin dekat, seringkali kita tidak bisa melihat persoalan dengan jernih. Padahal yang paling penting adalah tetap berani mengatakan mana yang benar dan mana yang salah, meski berada di lingkar kekuasaan,” ujar Zuly dalam keterangan yang disampaikannya kepada Humas UMY, Jumat (26/9).

Ia mengibaratkan fenomena tersebut dengan pepatah Minang, “gajah di pelupuk mata tak tampak, semut di seberang lautan tampak.” Menurutnya, semakin dekat dengan kekuasaan, risiko kehilangan fungsi kritis akan semakin besar. Namun sebaliknya, jika terlalu jauh, suara kritis justru sering dianggap tidak relevan.

Zuly menambahkan, anggapan bahwa suara orang di luar sistem kerap tidak didengar bisa jadi benar. Karena itu, masuk ke dalam lingkar kekuasaan sah-sah saja, asalkan tidak mengorbankan keberanian untuk bersuara berbeda.

Terkait isu kedekatan Muhammadiyah dengan pemerintah saat ini, Zuly menilai hal tersebut wajar, mengingat sebelumnya Muhammadiyah lebih sering mengambil jarak. Namun ia menegaskan bahwa relasi dekat dengan kekuasaan harus diiringi dengan sikap objektif dan berpihak pada kemaslahatan masyarakat.

“Selama ini Muhammadiyah cenderung jauh dari pemerintah. Kalau sekarang agak dekat, itu bukan masalah. Tapi yang penting, jangan sampai kehilangan sikap kritis. Itu yang paling utama,” tegasnya.

Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan UMY ini juga menyoroti bahaya praktik hubungan patron-klien, baik dalam politik maupun organisasi. Ia mencontohkan bagaimana hubungan transaksional kerap terjadi saat pemilu, ketika suara masyarakat dipengaruhi oleh pemberian uang atau bantuan dari calon tertentu.

Selain itu, ia menilai ada kecenderungan dalam organisasi maupun partai politik untuk menekan perbedaan pandangan agar semua anggota sepakat pada satu suara.

“Harusnya tidak begitu. Kalau ada yang setuju, silakan. Kalau ada yang tidak setuju, juga tidak masalah. Semua punya perspektif sendiri. Justru perbedaan itu bisa menjadi bahan diskusi untuk menemukan jalan terbaik,” pungkasnya. (ID)