Wakil Menteri Dalam Negeri Apresiasi Inovasi Digital Pemerintahan di Sumedang
Wakil Menteri Dalam Negeri, Akhmad Wiyagus, memberikan apresiasi terhadap inovasi yang dilakukan oleh Kabupaten Sumedang dalam pemanfaatan sistem digital pemerintahan. Hal ini disampaikan saat menjadi narasumber dalam kegiatan Reform Corner Reformasi Birokrasi yang Berdampak Tahun 2025, yang berlangsung pada Jumat, 19 Desember 2025, di Gedung Negara.
Sebelum acara dimulai, Wiyagus terlebih dahulu mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) setelah melaksanakan sholat Jumat di Masjid Agung Sumedang. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan bahwa Sumedang telah menjadi pionir dalam tata kelola pemerintahan berbasis digital.
“Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang benar-benar berdampak dan hadir ketika rakyat membutuhkan,” ungkap Akhmad Wiyagus. Ia menambahkan, transparansi dalam tata kelola pemerintahan merupakan tantangan bagi pemimpin, dan dibutuhkan komitmen yang kuat untuk membuka kinerja dan pengelolaan anggaran kepada publik.
Wiyagus juga berencana mengajak kepala daerah dari wilayah Kalimantan dan Sulawesi untuk melihat praktik tata kelola pemerintahan berbasis digital dan transparan yang diterapkan di Sumedang. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan amanat undang-undang yang harus dilaksanakan, dengan arah kebijakan di daerah harus sejalan dengan program pemerintah pusat.
“Reformasi birokrasi adalah pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, efektif, dan akuntabel,” tambahnya.
Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir, menyambut baik kehadiran Wamendagri dan menilai hal tersebut sebagai kehormatan bagi pemerintah daerah. Ia menjelaskan bahwa Reform Corner merupakan upaya Pemkab Sumedang dalam meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Pemda Sumedang secara rutin menyelenggarakan Reform Corner untuk menyediakan ruang bagi ASN agar terus meningkatkan kompetensi dan kemampuan problem solving,” jelas Dony. Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Bupati Dony memaparkan sistem pemerintahan digital di Kabupaten Sumedang yang telah terintegrasi dalam platform WhatsApp melalui layanan WA KEPO. Ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah.
