Tingginya Penggunaan Internet Ancaman Kualitas Relasi Keluarga
Radar Media Digital - Wonosobo (ANTARA) - Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Kabupaten Wonosobo Dyah Retno Sulistyowati menyampaikan tingginya penggunaan internet oleh anak-anak membawa peluang sekaligus ancaman bagi kualitas relasi dalam keluarga.
Keluarga saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama akibat perkembangan teknologi digital, katanya di Wonosobo, Selasa.
"Hari ini anak-anak hidup di era digital. Teknologi memang membuka peluang belajar, tetapi di sisi lain juga mengurangi interaksi dan kualitas komunikasi antara orang tua dengan anak. Banyak keluarga tinggal serumah, tetapi jarang benar-benar bersama," katanya.
Menurut dia, tidak ada teknologi yang mampu menggantikan kehadiran orang tua.
"Tidak ada aplikasi yang dapat menggantikan pelukan orang tua, tidak ada algoritma yang mampu menggantikan nasihat seorang ayah, dan tidak ada teknologi yang dapat menggantikan kasih sayang seorang ibu," kata Dyah menegaskan.
Selain tantangan digital, pembangunan keluarga di Kabupaten Wonosobo masih dihadapkan pada persoalan stunting, perkawinan usia anak, serta kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Ia mengungkapkan, hingga semester pertama tahun 2026 terdapat 146.404 keluarga berisiko stunting dari total 280.520 keluarga di Kabupaten Wonosobo. Seluruh keluarga tersebut saat ini didampingi oleh 2.034 Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Di bidang perlindungan perempuan dan anak, sejak Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) dibentuk pada Februari 2026, tercatat 42 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang seluruhnya telah berhasil ditangani meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana dan sumber daya.
Ia menuturkan, persoalan perkawinan usia anak masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Hingga akhir 2025 masih tercatat 264 kasus perkawinan usia anak, dengan kecenderungan meningkat pada masa transisi pendidikan dari jenjang SMP ke SMA yang juga menjadi titik rawan putus sekolah.
"Persoalan-persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan pemerintah sendiri. Kolaborasi seluruh perangkat daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, tenaga kesehatan, kader, hingga keluarga menjadi kunci untuk membangun keluarga yang berkualitas," katanya.
