Wakil Bupati Gresik Luncurkan Sosialisasi Pemerintahan Digital untuk Good Governance
GRESIK – Wakil Bupati Gresik, Asluchul Alif, resmi membuka acara “Sosialisasi Pemerintahan Digital” yang berlangsung di ruang Graita Eka Praja, Kantor Bupati Gresik, pada Jumat (19/12/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan mendukung inisiatif pembangunan smart city.
Dalam acara tersebut, hadir sebagai narasumber Tony Dwi Santoso, Asesor Eksternal Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Tony menjelaskan bahwa SPBE kini mengalami transformasi menuju Pemerintahan Digital (Pemdi) yang lebih fokus pada penyelesaian masalah, pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan penciptaan dampak yang nyata.
Wakil Bupati Alif menekankan pentingnya capaian transformasi digital di Kabupaten Gresik sebagai pendorong untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola pemerintahan. Ia menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Pemkab Gresik berhasil meraih nilai Indeks SPBE sebesar 4,32, menempatkan daerah ini di peringkat ke-7 secara nasional dan melampaui target nasional yang ditetapkan sebesar 2,3. Capaian ini membuat Kabupaten Gresik diakui sebagai salah satu daerah dengan kinerja pemerintahan digital terbaik di Indonesia.
“Keberhasilan pemerintahan digital bergantung pada kualitas data dan kolaborasi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Digitalisasi harus terintegrasi dan bertujuan untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” ujar Wabup Alif.
Lebih lanjut, Wabup Alif menekankan bahwa fokus Pemerintahan Digital harus pada strategi yang tepat dan sejalan dengan program prioritas daerah, yang dikenal dengan istilah Nawakarsa. Ia menegaskan bahwa tidak perlu banyak program, tetapi harus ada fokus pada pencapaian tertentu yang memberikan dampak nyata. Pemerintahan digital diharapkan dapat menciptakan layanan publik yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Gresik telah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat Pemerintahan Digital. Beberapa langkah ini termasuk penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana Pemerintahan Digital Kabupaten Gresik untuk periode 2025–2030, serta pengaktifan Tim Koordinasi Pemerintahan Digital yang bertujuan untuk memastikan integrasi kebijakan, sistem, dan data antar perangkat daerah berjalan dengan efektif dan berkelanjutan.
Melalui sosialisasi ini, Wabup Alif berharap semua OPD dapat menjadikan Pemerintahan Digital sebagai budaya kerja bersama, bukan hanya sebagai pemenuhan indikator. Ia percaya bahwa dengan transformasi digital, kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik dalam melayani masyarakat akan semakin meningkat.
