Tantangan Perlindungan Anak di Era Digital: Tanggung Jawab Bersama
Perlunya Perlindungan Anak di Ruang Digital
Perkembangan pesat ruang digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan anak-anak. Namun, di balik kemudahan akses yang ditawarkan, terdapat risiko serius yang mengancam, seperti paparan konten berbahaya, eksploitasi data, adiksi terhadap gadget, serta pengaruh negatif terhadap pola pikir dan kepribadian anak.
Peran Negara dan Keluarga dalam Perlindungan Anak
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan krusial mengenai sejauh mana negara hadir untuk melindungi generasi muda. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menekankan bahwa perlindungan anak dari risiko dunia digital tidak bisa sepenuhnya bergantung pada regulasi pemerintah. Keterlibatan aktif keluarga, terutama orang tua, sangat penting dalam hal ini.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Ibu ke-97 yang berlangsung di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital di Jakarta Pusat. Pemerintah mengklaim telah mengambil langkah melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 mengenai Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).
Tantangan dalam Implementasi Kebijakan
Namun, tantangan mendasar muncul ketika perlindungan anak hanya terfokus pada produk regulasi, sementara pelaksanaannya dibebankan kepada orang tua yang sering kali berada dalam posisi rentan. Pasal 48 PP Tunas mewajibkan orang tua untuk memilih platform digital yang sesuai untuk anak-anak. Ini menuntut tingkat literasi digital yang tidak dimiliki secara merata oleh semua orang tua.
Kebijakan ini berpotensi memindahkan beban tanggung jawab dari negara ke keluarga, tanpa memberikan perlindungan yang nyata. Situasi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital berjalan dengan cara yang parsial dan sangat bergantung pada kondisi masing-masing keluarga.
Krisis Perlindungan Anak di Era Digital
Perbedaan kondisi keluarga, baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan akses terhadap teknologi, mengakibatkan hasil perlindungan anak yang tidak setara. Di sisi lain, dominasi kapitalisme platform global semakin memperburuk krisis ini, di mana keuntungan sering kali diutamakan, mengorbankan keselamatan dan kesehatan mental anak-anak.
Pentingnya Peran Aktif Negara
Tanpa peran aktif negara sebagai pengelola, perlindungan digital anak-anak hanya akan menjadi jargon tanpa dampak nyata. Negara seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga terlibat dalam pengelolaan ruang digital secara sistematis dan berdaulat. Intervensi terhadap mekanisme platform digital, termasuk algoritma dan distribusi konten, sangat dibutuhkan.
Perspektif Islam tentang Perlindungan Anak
Dalam perspektif Islam, pemimpin diharapkan berperan sebagai penggembala yang melindungi dan bertanggung jawab penuh terhadap rakyat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi generasi dari berbagai bahaya, termasuk ancaman yang muncul dari ruang digital.
Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan yang menyeluruh perlu diambil, termasuk pengelolaan ruang digital sesuai dengan nilai-nilai Islam, penegakan sanksi terhadap pelanggaran, serta penyediaan pendidikan literasi digital yang merata.
Kesimpulan
Selama negara membatasi perannya sebagai regulator dan membiarkan orang tua berjuang sendirian menghadapi ancaman digital, keselamatan generasi akan terus dipertaruhkan. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang paling bertanggung jawab, tetapi kapan negara akan mengembalikan perannya sebagai pelindung sejati anak-anak, sebagaimana yang diajarkan dalam konsep kepemimpinan Islam.
