President Club Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Nasional
RRI.CO.ID, Jakarta - President Club, ruang pertemuan bagi pengusaha, akademisi, dan pemerintah –menggelar diskusi bertema Indonesia's Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional di President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jakarta, belum lama ini. Diskusi ini menyoroti pentingnya kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional.
Seperti diketahui, tahun 2026 ini konflik geopolitik global makin memanas dan meningkatkan ketidakpastian ekonomi global yang turut berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.
Diskusi ini menghadirkan Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji selaku keynote speaker. Selain itu, turut hadir Dr. Kris Wijoyo Soepandji Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, Fakhrul Fulvian Chief Economist Trimegah Sekuritas & Soemitro Economic Forum, Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty Guru Besar Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia, dan Prof. Dr. Chandra Setiawan Executive Director President Club.
Dalam sesi pertama, diskusi yang dimoderatori oleh Benardinus Boyke Rachmanda advisor bidang Hubungan Pemerintah Yayasan Pendidikan Universitas Presiden ini memberikan kesempatan bagi setiap narasumber memberikan pandangan awal dan lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab.
Fakhrul Fulvian menilai dunia sedang memasuki periode perubahan besar. Setiap perubahan, menurutnya, selalu diikuti tantangan sosial, ekonomi, dan ketahanan negara.
Dalam satu dekade terakhir, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat, dari semi-digital menjadi digital penuh. Kini, Soemitro Economic Forum sedang memperhatikan perkembangan AI yang membawa dampak positif sekaligus risiko, termasuk potensi kebocoran data pribadi maupun institusi yang dapat mengganggu ketahanan nasional.
Menurutnya, di tengah perubahan tersebut, negara perlu memperkuat koordinasi fiskal dan moneter, serta mengambil kebijakan yang tepat agar dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi mampu tumbuh menuju target 8 persen.
Di sisi lain, aku Fakhrul Fulvian, banyak kesempatan yang bisa diraih di era perubahan besar. Tapi untuk mencapainya, dibutuhkan strategi nilai tambah dan ketahanan nasional yang tepat. Karena dunia saat ini berbeda secara total dari yang pernah kita kenal selama ini.
Sementara itu, Kris Wijoyo Soepandji menambahkan, mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal yang mudah. Tapi kalau semua terkonsolidasi dengan gotong royong, target 8 persen bisa dicapai.
Astacita Presiden Prabowo Subianto poin kedua memiliki konsep defence supports economy, yaitu pengembangan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung ekonomi, melalui swasembada pangan, energi danair.
“Karena eksistensi negara itu seperti dua sisi koin yang tidak terpisahkan. Satu sisi ialah kedaulatan, sisi lainnya ialah kesejahteraan. Di setiap koin kan ada sisi angka dan garuda, maka meski angka berubah sesuai nilai ekonomi, gambar ‘garuda’ tidak berubah. Hadirnya garuda adalah representasi kedaulatan sehingga masuk dalam ranah pertahanan, karena pertahanan bermakna segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan,” kata Kris Wijoyo Soepandji.
Dalam sesinya, Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty, menerangkan, kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, selain menjalankan ekonomi Pancasila, dan merajut keberagaman dan kekayaan budaya serta gotong royong, pemerintah harus bisa menggunakan keunggulan yang dimiliki Indonesia.
Menurutnya, dalam mencapai masyarakat yang sejahtera Indonesia punya keunggulan yang mirip dengan negara Chili. Di mana Chili mengandalkan sumber daya alam keluar dari middle income trap.
Karenanya, kata Prof Telisa, pemerintah Indonesia bisa “meniru” pendekatan seperti Chili, yaitu memaksimalkan sumber daya alam digunakan untuk ketahanan nasional. “ Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat,” kata Prof Telisa.
Ia menambahkan, kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing. Yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan.
Sehingga bisa menyerap banyak tenaga kerja dan mendatangkan pajak yang besar, seperti data center. Selain itu, pemerintah juga berfokus mengelola UMKM agar mereka pelan-pelan naik kelas agar kontribusinya terhadap ekonomi makin besar.
Sementara itu, Prof. Dr. Chandra Setiawan, menambahkan bahwa pemerintah harus merancang regulasi yang pro terhadap pertumbuhan, stabilitas dan keadilan bagi pelaku usaha demi playing field yang sama.
Semisal operasional ritel modern, seperti Indomaret-Alfamart yang saat ini tidak punya pembatasan jarak dan jam kerja. Menurutnya, perlunya ada regulasi yang mengatur agar dunia usaha berjalan baik, semisal sampai jam 10 malam dan setelahnya konsumen bisa membelike warung-warung tradisional.
Lebih jauh, Prof Chandra memandang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih jauh dari merata, yaitu masih terpusat di Pulau Jawa. Sehingga indeks persaingan usaha baru kuat di 16 provinsi, seperti Jakarta dan 16 provinsi lainnya belum berkembang secara optimal.
“Kalau memperhatikan indeks persaingan usaha hanya berada di Pulau Jawa, maka akan ada ketimpangan. Pertumbuhan (8 persen) sulit tercapai,” kata pria yang pernah menjabat anggota Komisioner KPPU periode 2012-2018 dan 2018-2024 ini.
Kolaborasi apa yang bisa dilakukan oleh akademisi-pemerintah-pelaku usaha? Prof Chandra menjelaskan bahwa pemerintah harus koheren dan konsisten dalam menjalankan kebijakan, yaitu regulasi keuangan, perdagangan dan investasi harus saling mendukung dan tidak boleh bertabrakan.
Selain itu, ia juga mengingatkan pemerintah harus melibatkan akademisi dalam penyusunan kebijakan, “Jangan pas mau eksekusi, akademisi baru diundang demi mendapat pembenaran,” kata Prof Chandra.
Menurutnya, pemerintah berkolaborasi dengan kampus demi ketahanan bangsa sangat penting. Karena kampus sering melakukan penelitian dan jurnal terkait isu-isu strategis nasional.Dari sisi kampus sendiri, tidak hanya berhenti di menerbitkan jurnal tapi terjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang bisa dipraktikkan. “Jadilah mitra yang konstruktif,” kata Prof Chandra.
Sesi tanya-jawab berjalan menarik. Salah satu pertanyaan datang dari Eko Ariantoro, mantan President Commissioner PT Elnusa Tbk. Ia mempertanyakan peluang realistis mencapai pertumbuhan 8 persen, mengingat kenaikan satu persen saja membutuhkan upaya besar.
“60% dari total ekonomi nasional itu UMKM dan 97% dari sisi penciptaan dan penyerapan kesempatan kerja. Namun ekonomi Indonesia tidak hanya UMKM, tapi korporasi yang ‘besar’ juga ikut perlu didorong agar bisa menciptakan lapangan kerja dan pendapatan pajak yang besar,” ucap Prof Telisa.
“Jadi, UMKM kita kelola agar bisa naik tingkat. Sementara, untuk sektor yang perlu diprioritaskan ialah segala proyek hilirisasi, yaitu manufaktur, farmasi, petrokimia, elektronik, seperti semi konduktor, dan EV,” lanjut Prof Telisa menambahkan.
Pertanyaan lain datang dari Prof. Dr. M. Syafi'i Anwar selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan President University. Ia bertanya tentang pandangan terkait keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace di tengah panasnya geopolitik, seperti apa arahnya dan pertimbangannya hingga mau masuk kedalam board of peace mengingat di sosial media dan masyarakat muncul pro dan kontra?
“Mengenai bergabungnya Indonesia ke dalam board of peace, mengingatkan saya pada founding fathers Bung Karno dan Bung Hatta, saat Jepang masuk, mereka menghadapi pilihan bekerjasama atau dihukum mati Jepang,” terang Kris Wijoyo Soepandji.
Itu pilihan sulit, meski banyak penolakan dari elite pejuang saat itu, keduanya memilih kerjasama dengan Jepang sehingga saat Jepang kalah Indonesia sudah memiliki jaringan politik nasional yang mapan dan tentara yang siap, semua ini mustahil diperoleh jaman Belanda. Pilihan Presiden Prabowo Subianto dalam situasi sekarang tidak mudah tetapi saya yakin beliau mewarisi kebijaksanaan founding fathers,” lanjutnya menambahkan.
Menanggapi jalannya diskusi, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji mengapresiasi pembahasan yang dinilainya komprehensif. Ia berharap forum ini tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berlanjut dalam bentuk kolaborasi nyata.
Menurutnya, yang terpenting dari sebuah diskusi adalah tindaklanjutnya, yakni membangun kerja sama dan melihat masa depan bangsa dengan sikap optimistis bahwa Indonesia punya masa depan yang lebih baik.
Adapun acara ini dihadiri oleh jajaran petinggi dari berbagai instansi, mulai dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Polri dan TNI, dan para lulusan dari Lemhanas.
