Penyensoran Media di Israel Selama Konflik dengan Iran Semakin Ketat
Sensor, yang ditetapkan dalam aturan main bagi wartawan di sana, sudah lama diterapkan. Israel bisa memilih jurnalis dan media luar negeri yang menurut mereka pantas meliput dari negara mereka.
Media asal Qatar, Al Jazeera, menjadi salah satu korbannya. Selama perang Israel-Iran, mereka tak mendapat izin masuk ke Israel dan hanya bisa meliput dari Yordania.
Pekan ini, menurut Al Jazeera, Israel telah memperkenalkan serangkaian pembatasan baru terhadap jurnalis yang meliput perang. Pada Rabu, sebuah surat edaran dari Kepala Sensor militer Israel, Brigadir Jenderal Kobi Mandelblit, menggariskan aturan baru tentang apa yang dapat dan tidak dapat dipublikasikan oleh organisasi media dan jurnalis tersebut mengenai dampak serangan Iran.
Apa Dasar Penyensoran?
Dasar hukum penyensoran di Israel lebih tua dari negara itu sendiri. Pembatasan kebebasan media di wilayah tersebut pertama kali ditetapkan oleh Inggris selama Mandat mereka untuk Palestina pada tahun 1945, sebelum dimasukkan ke dalam hukum Israel setelah negara itu didirikan tiga tahun kemudian.
Namun, pembatasan kebebasan pers di Israel lebih dari sekadar pelarangan aspek pelaporan jurnalis. Menurut data Federasi Jurnalis Internasional (IFJ), Israel telah membunuh sedikitnya 164 jurnalis di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Jumlah jurnalis yang terbunuh lebih banyak lagi di Lebanon, Tepi Barat yang diduduki, dan kini di Iran.
Adakah Contoh Korban Penyensoran?
Sejak Mei 2024, pemerintah Israel telah melarang Al Jazeera meliput dari wilayahnya. Sejak November, mereka telah memberikan sanksi kepada harian liberal Israel, Haaretz, atas liputan yang dianggap kritis.
Apa Saja Pembatasan Baru untuk Jurnalis soal Perang dengan Iran?
Peraturan baru tersebut memberikan batasan khusus pada cara jurnalis dan editor melaporkan dampak serangan Iran terhadap Israel.
Sensor juga memperingatkan agar tidak melaporkan hal-hal yang dapat mengindikasikan posisi penyerangan atau operasi pertahanan udara. Media juga memberitakan, menampilkan gambar, atau memberikan penilaian soal kerusakan yang dapat “membantu musuh” dan menimbulkan “ancaman nyata terhadap keamanan negara”.
Secara khusus, jurnalis dan editor dilarang:
Merekam atau menyiarkan gambar dari lokasi dampak, terutama di dekat instalasi militer.
Menggunakan drone atau kamera sudut lebar untuk menunjukkan area dampak.
Merinci lokasi tepat area yang terkena dampak di dekat instalasi keamanan.
Menyiarkan gambar peluncuran rudal Israel atau intersepsi rudal Iran.
Arahan tersebut juga melarang penyebaran video dari media sosial tanpa peninjauan terlebih dahulu oleh sensor, dengan peringatan – sebagai catatan tambahan – bahwa beberapa di antaranya mungkin merupakan “berita palsu yang dibuat oleh musuh”.
Pembatasan baru tersebut telah berlaku segera. Para fotografer di kota pelabuhan Haifa ditangkap pada Selasa dinihari saat memasang kamera untuk mengambil gambar potensi serangan di pelabuhan tersebut.
Pembatasan Apa Saja yang Sebelumnya Diberlakukan?
Wartawan dan editor diharuskan menyerahkan artikel apa pun yang bersentuhan dengan keamanan Israel ke sensor militer untuk mendapat persetujuan sebelum dipublikasikan. Sensor memiliki kewenangan untuk menghentikan penerbitan artikel apa pun jika “ada kepastian yang hampir pasti bahwa kerusakan nyata akan terjadi pada keamanan negara” akibat penerbitannya.
Namun, Sensor tidak boleh membatasi artikel atau laporan dengan alasan dapat merusak reputasi tentara Israel atau politisi negara tersebut.
Pada tahun 2023, pembatasan ketat yang diberlakukan Israel ditingkatkan melalui amandemen undang-undang antiterorisme negara tersebut. Aturan baru akan menghukum mereka yang “secara sistematis dan terus-menerus mengkonsumsi publikasi teroris” atau yang menyiarkan “seruan langsung untuk melakukan tindakan terorisme”.
Menurut organisasi kebebasan media, seperti Index on Censorship, sebelum pembatasan baru terhadap pelaporan konflik Iran diperkenalkan, definisi sensor tentang “masalah keamanan” sangat lentur dan luas. Istilah itu bisa meliputi topik yang beragam seperti tentara, badan intelijen, kesepakatan senjata, tahanan administratif, aspek urusan luar negeri Israel, dan banyak lagi.
Jurnalis, penerbit, atau kelompok media mana pun dapat mengajukan banding atas keputusan sensor ke Mahkamah Agung, yang berwenang membatalkan keputusannya.
Seberapa Sering Sensor Terjadi?
Sering. Pada bulan Mei, majalah Israel-Palestina, +972, menggambarkan apa yang disebutnya sebagai “peningkatan sensor media yang belum pernah terjadi sebelumnya” sejak dimulainya perang di Gaza. Menurut majalah itu, sepanjang tahun 2024, sensor militer Israel memblokir sepenuhnya 1.635 artikel agar tidak diterbitkan dan memberlakukan pembatasan sebagian pada 6.265 artikel lainnya.
Ini setara dengan rata-rata sekitar 21 intervensi dalam berita setiap hari. Jumlah tersebut lebih dari dua kali lipat penghitungan harian tertinggi sebelumnya sekitar 10 intervensi selama konflik Gaza 2014 (Operasi Protective Edge), dan lebih dari tiga kali lipat yang biasanya dicatat selama masa damai yaitu 6,2 per hari.
Internasional