Pemprov Kaltara Tingkatkan Sistem Keuangan Digital untuk Efisiensi dan Transparansi
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengadakan kegiatan penguatan sistem keuangan digital yang berlangsung di Tanjung Selor pada Kamis, 13 November 2025. Kegiatan ini dihadiri oleh para bendahara dan pejabat keuangan dari berbagai perangkat daerah.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto, menekankan pentingnya penguatan sistem keuangan ini, terutama menjelang akhir dan awal tahun anggaran. Ia mengungkapkan bahwa banyak aspek yang perlu diperhatikan, termasuk semangat kerja dan penyesuaian terhadap regulasi yang terus berubah.
“Kita harus bergerak cepat. Salah satu langkah yang diambil terkait digitalisasi adalah penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) untuk memfasilitasi transaksi non-tunai,” ungkap Denny setelah acara tersebut.
Denny menjelaskan bahwa saat ini, dari total 61 KKPD yang telah diterbitkan, hanya 10 KKPD yang sudah beroperasi. Sementara itu, 51 KKPD lainnya belum dimanfaatkan, yang disayangkan mengingat 30 persen dari Uang Persediaan (UP) yang diterima perangkat daerah terdapat pada KKPD.
“Dengan KKPD, transaksi seperti pembayaran tiket dan penginapan yang terdaftar dapat dilakukan dengan lebih mudah. Ini adalah langkah positif dalam mencegah praktik korupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Denny menyatakan bahwa transaksi tunai kini sudah tidak lagi diperkenankan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Pemprov Kaltara berupaya menguatkan sistem keuangan digital melalui penerapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online.
“SP2D online Pemprov Kaltara merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia. Kami akan terus mendorong kabupaten/kota untuk siap menerapkan sistem ini dan meningkatkan transparansi serta efisiensi dalam pengelolaan keuangan,” pungkas Denny.
