Pemerintah Siagakan 386 Posko Digital untuk Mengamankan Jaringan Selama Arus Mudik 2026
JAKARTA — Menyongsong arus mudik Ramadan dan Idulfitri 2026, pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah pengamanan bagi infrastruktur digital. Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengumumkan kesiapan 386 posko pemantauan serta sistem terpadu untuk memastikan kestabilan jaringan telekomunikasi di tengah lonjakan mobilitas masyarakat.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyatakan bahwa peningkatan trafik telekomunikasi selama Ramadan dan Lebaran sudah menjadi pola yang umum. Peningkatan ini terjadi di berbagai lokasi, termasuk jalur mudik, pusat transportasi, kawasan wisata, tempat ibadah, dan permukiman.
“Setiap Ramadan dan Idul Fitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan. Oleh karena itu, kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik secara keseluruhan,” ungkap Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Jakarta Pusat.
Selama periode siaga dari 15 hingga 29 Maret 2026, Kemkomdigi akan menyiapkan lima posko utama, dukungan dari operator seluler, dan 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di 35 provinsi. Semua posko tersebut akan beroperasi selama 24 jam untuk memantau performa jaringan dan merespons gangguan dengan cepat.
Pemerintah juga akan mengaktifkan dashboard monitoring nasional yang berfungsi untuk memantau kepadatan arus fisik serta kualitas sinyal seluler secara real time. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam mendeteksi potensi hambatan di jalur transportasi maupun lonjakan trafik digital.
Meutya Hafid mencatat bahwa selama periode Natal dan Tahun Baru 2025–2026, kualitas layanan internet rata-rata tercatat pada angka 80 Mbps untuk unduh dan 35–36 Mbps untuk unggah. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Lebaran 2025 yang mencatat 44,75 Mbps (unduh) dan 24,43 Mbps (unggah).
“Target kami adalah agar masyarakat tetap dapat berkomunikasi dengan lancar, melakukan video call, mengakses peta digital, hingga melakukan transaksi daring tanpa hambatan,” jelasnya.
Selain fokus pada kualitas jaringan, Kemkomdigi juga memperkuat pengawasan terhadap spektrum frekuensi untuk memastikan operasional penerbangan dan perkeretaapian, termasuk kereta cepat Whoosh, berjalan dengan aman. Evaluasi terhadap gangguan interferensi dari periode libur sebelumnya menjadi perhatian khusus tahun ini.
Pemerintah juga mewaspadai potensi kejahatan siber, termasuk praktik fake BTS, yang memanfaatkan perangkat pemancar ilegal untuk menyebarkan pesan penipuan di titik-titik kemacetan. “Fake BTS biasanya beroperasi secara mobile, menggunakan kendaraan box dengan perangkat pemancar dan baterai besar. Mereka menyasar wilayah padat seperti titik kemacetan. Masyarakat perlu waspada terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi,” tegas Meutya.
Layanan darurat 112 akan tetap diaktifkan selama periode mudik. Selain itu, optimalisasi kapasitas jaringan dan rekayasa trafik data akan dilakukan di wilayah yang diprediksi mengalami lonjakan penggunaan internet tertinggi.
Pemerintah menargetkan agar arus mudik 2026 tidak hanya aman secara fisik, tetapi juga terjaga dari sisi konektivitas digital dan perlindungan masyarakat di ruang siber.
