RAKCER.DISWAY, MAJALENGKA – Pihak operator bandara, InJourney Airports (Angkasa Pura), akhirnya menanggapi wacana strategis mengenai pengalihan fungsi atau tukar guling (ruislag) antara Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dengan Bandara Husein Sastranegara Bandung.
Wacana yang dilemparkan oleh Gubernur Jawa Barat tersebut mencuatkan kemungkinan perubahan status Kertajati menjadi pusat pertahanan nasional.
Executive General Manager BIJB Kertajati, Nuril Huda, menegaskan bahwa kewenangan mengenai kepemilikan dan status fundamental bandara sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat selaku pemegang saham mayoritas BIJB, serta pemerintah pusat.
Sebagai operator, pihak Angkasa Pura menyatakan akan selalu tegak lurus pada aturan regulator dan penugasan pemerintah.
Nuril menjelaskan bahwa hingga saat ini, amanah yang diberikan kepada pihaknya adalah sebagai operator pengelola bandara internasional. Oleh karena itu, fokus utama manajemen saat ini adalah memaksimalkan potensi BIJB Kertajati agar tetap ramai dan produktif secara komersial.
"Apa pun keputusan pemerintah daerah maupun pusat, kami selaku mitra strategis akan terus mendukung selama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tugas kami saat ini adalah mengelola Kertajati dengan sebaik-baiknya sebagai bandara internasional," ujar Nuril saat ditemui di sela agenda Travel Fair di Kertajati, Sabtu (7/2).
Salah satu upaya nyata yang sedang dilakukan adalah melalui gelaran travel fair untuk menarik maskapai dan agen perjalanan. Langkah ini diambil sebagai strategi "merayu" kembali maskapai agar bersedia membuka rute dari Kertajati, baik domestik maupun internasional.
Diakui Nuril, saat ini pergerakan penerbangan domestik di Kertajati memang belum menunjukkan pertumbuhan signifikan.
Hingga awal 2026, layanan luar negeri masih didominasi oleh maskapai Scoot dengan frekuensi dua kali seminggu rute Singapura. Namun, kehadiran maskapai baru seperti Al-Muhtara diharapkan mampu menambah geliat di langit Kertajati.
Terkait wacana menjadikan Kertajati sebagai pusat pertahanan, Nuril menekankan perlunya kajian yang sangat komprehensif. Dia memberikan catatan bahwa aspek komersial harus tetap diperhatikan agar bandara tidak kehilangan fungsinya bagi masyarakat umum.
"Kami belum mendalami secara detail apakah yang dimaksud adalah pusat pertahanan di bawah kementerian terkait atau perubahan status total. Namun, kami sempat menyampaikan kepada Gubernur bahwa sebenarnya Bandara Husein Sastranegara di Bandung dan Kertajati di Majalengka bisa saling bersinergi," tambahnya.
Dalam pertemuan jajaran direksi dengan Gubernur baru-baru ini, pihak operator memberikan masukan mengenai spesifikasi teknis kedua bandara.
Menurut Nuril, Bandara Husein Sastranegara di Bandung memiliki keterbatasan pada landasan pacu (runway) yang hanya mampu melayani pesawat berbadan sedang (narrow body).
Sebaliknya, BIJB Kertajati memiliki keunggulan kompetitif berupa infrastruktur yang mampu menampung pesawat berbadan lebar (wide body). Perbedaan karakteristik ini dinilai dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membagi segmentasi pasar alih-alih saling menggantikan secara total.
"Masing-masing memiliki kelebihan. Bandung mungkin secara lokasi lebih ramai untuk jarak pendek, namun Kertajati adalah masa depan untuk penerbangan internasional jarak jauh. Jika ada penugasan baru dari pemerintah, baik untuk mengelola titik A atau B, sebagai pengelola di bawah Kementerian Perhubungan, kami tentu selalu siap menjalankan tugas dengan profesional," tandasnya.
Mengenai penerbangan haji, BIJB di tahun 2026 rencananya akan menerbangkan 40 kloter dari wilayah Ciayumajakuning, Subang, Sumedang, dan sebagian Bandung.
Hal tersebut juga sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Jumlah kloter tersebut bisa dikatakan setengah dari jumlah total kloter haji Jawa Barat yang berjumlah sekitar 80 kloter.
"Jumlah kloter tersebut juga menyesuaikan dengan kapasitas di asrama haji Indramayu," ujar Nuril.
Pihaknya memastikan 40 kloter tersebut akan terlayani dengan baik, karena selama ini fasilitas di BIJB layak untuk beroperasi.