MQ Iswara Serukan Media untuk Menjaga Profesionalisme di Era Digital
Kota Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, menekankan pentingnya peran media massa dalam menjaga stabilitas sosial dan menyuarakan aspirasi publik di tengah derasnya arus informasi digital. Dalam acara silaturahmi dengan Jurnalis Hukum Bandung (JHB) yang berlangsung di Hotel Horison, Jalan Pelajar Pejuang, pada Jumat (10/10/2025), Iswara mengingatkan bahwa kesalahan persepsi yang beredar di media sosial dapat menimbulkan bias dan berpotensi memicu ketegangan di masyarakat.
Menurut Iswara, masyarakat saat ini semakin cepat dalam menyerap informasi. Namun, sering kali mereka hanya menilai dari judul berita tanpa membaca isi secara utuh. Hal ini membuat opini publik terbentuk tanpa proses verifikasi yang memadai.
Pentingnya Fungsi Media
“Fungsi media sangat penting karena satu judul atau caption saja bisa langsung membentuk opini publik. Padahal, isi beritanya belum tentu dibaca sampai tuntas,” tegasnya. Iswara menekankan bahwa insan pers memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga profesionalisme dan menjadi penjernih di tengah hiruk-pikuk informasi digital.
Ia juga menegaskan bahwa media harus berperan sebagai penyaring informasi dan tidak memperkeruh suasana dengan pemberitaan yang tidak terverifikasi. “Banyak masyarakat yang langsung menyimpulkan isi berita hanya dari judulnya. Ketika satu pihak diserang opini negatif, publik cenderung ikut membenarkan tanpa memeriksa kebenaran. Ini berbahaya dan bisa menimbulkan keresahan,” tambah Iswara.
Sinergi antara DPRD dan Media
Iswara menilai sinergi antara DPRD Jawa Barat dan kalangan jurnalis sangat diperlukan dalam menjaga transparansi dan mengawal pembangunan daerah. Media bukan hanya sebagai sarana informasi, tetapi juga bagian dari sistem pengawasan publik yang dapat menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.
“Pers dan DPRD harus berjalan beriringan. Tanpa pengawasan publik, transparansi hanya menjadi slogan. Karena itu, peran media sangat strategis dalam menjaga kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Iswara menambahkan bahwa semangat kolaborasi ini sejalan dengan komitmen DPRD Jawa Barat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan partisipatif. Visi Jabar Istimewa tidak bisa tercapai tanpa keterlibatan aktif media dalam mengedukasi publik dan menyampaikan informasi yang berimbang.
Komitmen Jurnalis Hukum Bandung
Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB), Suyono, menyatakan bahwa pertemuan dengan DPRD Jabar menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi antara lembaga legislatif dan insan pers. Ia menegaskan bahwa media tidak hanya berfungsi menyampaikan berita, tetapi juga berperan sebagai pengawas terhadap kebijakan publik agar tetap berpihak kepada rakyat.
“Setiap kebijakan DPRD pasti bersinggungan dengan hukum. Karena itu, kami berkomitmen menghadirkan pemberitaan yang aktual, berimbang, dan sesuai dengan koridor hukum,” ujar Suyono. Ia juga menekankan pentingnya menjaga prinsip independensi dan objektivitas dalam pemberitaan.
Suyono berharap sinergi antara DPRD dan insan pers dapat menghasilkan transparansi yang nyata serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik di Jawa Barat. “Pertemuan ini menjadi awal yang baik. Kolaborasi yang sehat antara DPRD dan pers akan memperkuat kepercayaan publik terhadap proses pemerintahan,” katanya.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana akrab dan penuh semangat kolaborasi, dengan kedua belah pihak sepakat bahwa media memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan informasi publik. Di tengah derasnya arus digitalisasi, media dituntut tidak hanya cepat dalam menyajikan berita, tetapi juga cermat, beretika, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
