MAGETAN, NUSADAILY.COM – Tekanan terhadap Kejaksaan Negeri Magetan menguat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menilai penanganan dugaan korupsi dana pokok pikiran (pokir) DPRD Magetan lelet, tak kunjung ada kejelasan hingga hari ini.
Koordinator MAKI Jatim, Heru Satriyo, menegaskan bahwa perkara tersebut secara formil telah memenuhi unsur minimal dua alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana. Karena itu, menurutnya, sudah tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk menunda peningkatan status ke tahap penyidikan.
“Kalau dua alat bukti sudah terpenuhi, seharusnya perkara ini segera naik penyidikan. Jangan berhenti di penyelidikan saja,” tegas Heru, Sabtu (21/2/2026).
Desakan itu didasari temuan tujuh lembar kwitansi ijon yang diklaim berkaitan dengan aliran dana hibah di Kabupaten Magetan. Dokumen tersebut disebut menjadi pintu masuk untuk menelusuri dugaan praktik korupsi yang lebih luas.
Menurut Heru, hasil analisis tim hukum MAKI menunjukkan adanya indikasi kuat keterlibatan sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam kwitansi tersebut. Ia menilai, peningkatan status perkara penting agar proses pemeriksaan bisa dilakukan lebih mendalam dan terbuka.
“Penyidikan itu penting supaya ada langkah hukum yang lebih progresif, termasuk pemanggilan dan pendalaman terhadap pihak-pihak terkait,” ujarnya.
MAKI juga mengingatkan bahwa lambannya penanganan perkara berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat. Apalagi, dugaan yang mencuat disebut memiliki pola terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Publik Magetan menunggu ketegasan Kejaksaan. Jangan sampai ada kesan perkara ini dibiarkan berlarut-larut,” kata Heru.
Sebagai bentuk tekanan moral, MAKI Jatim berencana menggelar aksi demonstrasi besar di Magetan pada Rabu pekan depan. Aksi tersebut diperkirakan diikuti 300 hingga 400 orang.
“Aksi ini untuk mendorong Kejaksaan Negeri Magetan agar segera menaikkan status perkara ke tahap penyidikan,” tandasnya.
MAKI memastikan akan terus mengawal proses hukum dugaan korupsi pokir DPRD Magetan hingga tuntas. Kini, publik menanti langkah tegas Kejaksaan Negeri Magetan dalam menentukan arah penanganan kasus yang kian menjadi sorotan tersebut. (rzy/nto).