Integrasi Program Makan Bergizi Gratis dan Pendidikan untuk Membangun SDM Unggul
JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti relasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan dan langkah diam-diam pemerintah dalam membangun sumber daya manusia Indonesia.
Di mana belakangan ini, program andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya mencerdaskan anak bangsa dipertentangkan lantaran anggarannya mengambil dana pendidikan.
Dalam setiap fase sejarahnya, menurut Azis, bangsa ini selalu diuji oleh satu pertanyaan mendasar, yakni apakah semua pihak memahami apa yang sedang dibangun, ataukah sekadar terjebak dalam riuh perdebatan anggaran yang memisahkan hal-hal yang sejatinya tidak pernah terpisah.
"Belakangan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipertentangkan dengan anggaran pendidikan. Angka-angka dilempar ke ruang publik, seolah-olah kebijakan harus dipilih seperti menu tunggal: jika kita memberi makan anak, maka kita mengurangi hak guru; jika kita menaikkan kesejahteraan guru, maka kita menunda pemenuhan gizi murid. Logika semacam ini bukan hanya dangkal, ia berbahaya. Ia menciptakan dikotomi palsu yang menyesatkan arah berpikir publik," ujar Azis Subekti dalam keterangannya, Senin, 16 Februari.
"Saya ingin mengatakan ini dengan terang: membandingkan anggaran MBG dengan gaji guru adalah kekeliruan kategoris. Itu seperti membandingkan hak anak dan hak orang tua. Keduanya berdiri dalam satu ekosistem etis yang sama. Mengadu keduanya berarti merusak fondasi rumah yang sedang kita bangun bersama," sambungnya.
Anggota Komisi II DPR itu menjelaskan pendidikan telah lama menjadi mandat konstitusional, dengan alokasi minimal 20 persen APBN yang dikelola melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi dan berbagai lembaga terkait.
Angka itu, kata Azis, bukan sekadar statistik fiskal melainkan pernyataan politik masa depan bangsa tidak boleh dinegosiasikan.
"Namun kita juga harus jujur membaca struktur anggaran tersebut. Sebagian besar terserap untuk belanja pegawai, terutama gaji dan tunjangan guru. Ini bukan sesuatu yang keliru, guru adalah jantung pendidikan. Tanpa kesejahteraan yang layak, sulit mengharapkan dedikasi yang berkelanjutan. Tetapi kesejahteraan saja tidak cukup. Distribusi guru masih timpang. Pelatihan belum sepenuhnya berbasis praktik terbaik. Infrastruktur di banyak wilayah 3T masih menyisakan ruang kelas rusak, sanitasi minim, dan akses internet terbatas," jelasnya.
Di sisi lain, kata Azis, persoalan gizi anak tetap menjadi fakta yang tidak bisa kita abaikan. Agenda peningkatan kualitas kesehatan generasi muda, yang selama ini juga menjadi perhatian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, menegaskan stunting dan anemia bukan sekadar isu medis tetapi ia adalah isu produktivitas nasional.
"Anak yang kekurangan gizi tidak hanya tumbuh lebih pendek; ia berisiko kehilangan sebagian potensi kognitifnya. Di sinilah MBG menemukan landasan moral dan rasionalnya," katanya.
Menurut Azis, tubuh dan pikiran bukan dua entitas yang bisa dipisahkan dalam desain kebijakan publik. Guru terbaik sekalipun, akan menghadapi batas jika muridnya datang ke kelas dengan energi yang terkuras oleh lapar.
"Sebaliknya, anak yang kenyang tetapi tidak dibimbing oleh guru kompeten juga akan kehilangan arah. Maka mempertentangkan MBG dan pendidikan bukanlah sikap kritis; ia justru menunjukkan kegagalan memahami ekosistem pembangunan manusia," terangnya.
Legislator Gerindra dari Dapil Jawa Tengah itu memaparkan, sejak tahun 1946, Amerika Serikat menjalankan National School Lunch Program sebagai bagian dari arsitektur kebijakan sosialnya. Program tersebut tidak diposisikan sebagai beban terhadap pendidikan, melainkan sebagai penopang keberhasilan belajar dan bahkan kesiapan tenaga kerja masa depan.
Di Jepang, lanjut Azis, praktik makan sekolah (kyūshoku) bahkan menjadi bagian dari pendidikan karakter. Murid tidak hanya menerima makanan; mereka belajar tanggung jawab, disiplin, dan kebersamaan melalui proses tersebut.
Negara itu disebut Azis memahami membangun SDM unggul tidak pernah dilakukan secara sektoral. Ia membutuhkan integrasi kebijakan yang sadar akan keterhubungan tubuh, pikiran, dan nilai.
"Indonesia tidak kekurangan contoh. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk menyatukan kebijakan dalam satu visi pembangunan manusia yang utuh," paparnya.
"Jika kita sungguh ingin melahirkan SDM unggul yang adaptif, produktif, dan berdaya saing global, maka ada tiga jalan yang harus ditempuh secara bersamaan," imbuh Azis.
Pertama, kata Azis, reformulasi anggaran pendidikan berbasis hasil belajar. Alokasi tidak cukup berhenti pada input administratif, tetapi harus dikaitkan dengan peningkatan literasi, numerasi, dan kompetensi abad ke-21.
Kedua, penguatan profesi guru melalui seleksi meritokratis, pelatihan berkelanjutan, evaluasi yang adil, dan distribusi yang merata hingga ke wilayah terpencil.
Ketiga, implementasi MBG yang akuntabel, transparan, dan berbasis standar gizi terukur, sekaligus memberdayakan ekonomi lokal agar menciptakan efek pengganda.
"Ketiganya bukan pilihan alternatif. Ia adalah paket integratif," tambahnya.
Azis menilai, perdebatan yang terlalu sempit pada nominal anggaran justru mengaburkan horizon jangka panjang.
Dia menekankan investasi gizi meningkatkan konsentrasi belajar dan kesehatan masa depan, investasi pada guru dan infrastruktur memperkuat kualitas pembelajaran. Keduanya bekerja dalam dimensi waktu yang sama membangun kapasitas manusia Indonesia.
"Saya percaya, membangun manusia adalah pekerjaan yang sunyi. Ia tidak selalu menghasilkan tepuk tangan instan. Ia memerlukan konsistensi, tata kelola yang bersih, dan kesadaran kolektif kualitas SDM tidak lahir dari kebijakan yang saling menegasikan," kata Azis.
Azis menegaskan, pemerintah tidak sedang memilih antara memberi makan anak atau memuliakan guru, tetapi sedang menentukan apakah republik ini cukup dewasa untuk memahami keduanya adalah satu tarikan napas yang sama.
"Dan bila kita berani menempuh jalan sunyi itu, mengintegrasikan MBG, pendidikan, dan reformasi kelembagaan secara simultan, maka yang kita bangun bukan sekadar program. Kita sedang membangun generasi," tegas Azis.
"Bukan generasi yang kenyang saja. Bukan generasi yang pintar saja. Melainkan generasi yang utuh, sehat tubuhnya, tajam pikirannya, dan kuat karakternya," pungkasnya.
