SAMARINDA — Praktisi komunikasi Irfan Wahid, yang akrab disapa Gus Ipang, menekankan pentingnya komunikasi yang efektif bagi jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya, meskipun kinerja pemerintah baik, tanpa narasi yang tepat, pemerintah dapat dianggap tidak berfungsi.
Dalam sebuah workshop komunikasi yang diadakan di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Lamin Etam, pada Rabu (14/1/2026), Gus Ipang menegaskan bahwa publik cenderung tidak menyukai pejabat yang terlihat sombong. Ia mengingatkan bahwa kritik dari netizen dapat memiliki dampak yang lebih besar daripada yang dibayangkan, bahkan lebih ‘mematikan’ dari bom atom.
Gus Ipang menggunakan analogi sebuah pinisi yang berlayar di lautan untuk menggambarkan posisi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Ia menyatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur berperan sebagai nakhoda, sementara kepala organisasi perangkat daerah (OPD) adalah kru yang menentukan arah pelayaran, dengan rakyat sebagai penumpang.
“Gubernur dan wakil gubernur harus mampu memberikan rasa aman dan membawa seluruh penumpang sampai ke tujuan dengan baik,” tegasnya.
Di dalam konteks komunikasi pemerintahan, Gus Ipang menggarisbawahi pentingnya penyampaian informasi yang benar, utuh, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa tanpa narasi yang kuat, kinerja pemerintah dapat kalah oleh isu negatif dan disinformasi yang beredar.
“Kinerja tanpa narasi membuat pemerintah dianggap tidak bekerja. Kebenaran yang tidak diceritakan akan kalah dengan kebohongan yang terus diulang,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa berita positif seringkali tidak menyebar secepat berita buruk. Oleh karena itu, Gus Ipang meminta agar OPD lebih hati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik, karena satu kesalahan kecil dapat berujung pada krisis kepercayaan.
Di sisi lain, citra positif yang dikelola dengan baik dapat memberikan dampak signifikan. Gus Ipang mencontohkan keberhasilan Rizki Juniansyah, seorang atlet TNI yang meraih medali emas dunia di ajang SEA Games, yang berdampak besar pada kariernya.
“Citra positif itu bisa mendorong kemajuan karier secara signifikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Gus Ipang menekankan pentingnya empati sebagai dasar komunikasi pemerintah. Ia menyatakan bahwa di era digital yang serba cepat, pemimpin daerah dan seluruh perangkatnya harus mampu memahami perubahan zaman dan cara berpikir masyarakat.
“Jika kita tidak berubah, tidak adaptif, dan tidak memahami perubahan itu, kita yang akan dirugikan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masalah komunikasi ini bukan hanya tanggung jawab gubernur dan wakil gubernur, melainkan mencakup seluruh sistem kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
“Sekali lagi, ini bukan soal gubernur dan wakil gubernur, melainkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tutup Gus Ipang.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, juga mengingatkan para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Pemprov Kaltim untuk dapat menyajikan informasi secara cepat, akurat, dan memadai.
“Mudah-mudahan di awal tahun ini, PPID Kaltim semakin siap, tidak hanya dalam menyiapkan dokumen informasi yang diperlukan, tetapi juga memahami cara mengelola informasi agar dapat disampaikan kepada masyarakat dengan baik,” harap Sri Wahyuni.