Dinas Pendidikan Kota Probolinggo Perkuat Pengelolaan Anggaran, DPRD Beri Apresiasi
Radar Media Digital - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menunjukkan komitmen untuk memperkuat tata kelola anggaran melalui sistem pengawasan terstruktur yang bernama MCSP dan inovasi dashboard digital "Si Pena". Langkah ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan anggaran yang lebih transparan dan minim celah penyimpangan.
Awal Kejadian
Langkah ini mendapat apresiasi dari DPRD Kota Probolinggo setelah dinas dinilai responsif dalam menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2025. Wali Kota menjelaskan bahwa pendekatan yang diterapkan tidak lagi sekadar evaluasi di akhir kegiatan, melainkan dimulai dari tahap awal perencanaan hingga pelaksanaan.
Perkembangan
Sistem MCSP mencakup Monitoring, Control, Surveillance, dan Prevention. Monitoring dilakukan sejak kegiatan dimulai untuk memastikan setiap tahapan terpantau. Control menjaga agar pelaksanaan sesuai regulasi, Surveillance memperkuat pengawasan, dan Prevention bertujuan mencegah kesalahan sebelum menjadi temuan hukum. Analogi yang digunakan adalah bahwa monitoring diibaratkan radar pesawat yang mengidentifikasi aktivitas anggaran yang sah atau berpotensi menyimpang.
Inovasi Si Pena berfungsi sebagai radar digital yang memantau penyerapan dan pelaksanaan anggaran secara real-time. Dengan sistem ini, potensi penumpukan laporan di akhir tahun dapat dihindari. Aplikasi ini juga berbasis geotagging, yang memungkinkan verifikasi pengadaan fisik barang secara digital sesuai lokasi dan bukti lapangan.
Kondisi Terakhir
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Siti Romlah, menjelaskan bahwa tindak lanjut atas LHP BPK RI Tahun 2025 telah menunjukkan capaian konkret. Beberapa di antaranya adalah terbitnya SK Wali Kota tentang Manajemen BOS, penerapan inovasi digital melalui aplikasi Si Pena, serta penyelesaian pengembalian kerugian daerah secara responsif. Apresiasi dari DPRD menandakan bahwa transformasi ini berada di jalur yang tepat. Dinas Pendidikan kini menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai budaya kerja, dengan target pengelolaan anggaran yang bersih dari temuan hukum.
