Cek Fakta: Video Purbaya Soal Dana Desa Ternyata Deepfake
Beredar video viral di Facebook yang diduga adalah keterangan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal penyalahgunaan dana desa. Video tersebut diunggah pada 5 Januari 2026 dan kini telah ditonton lebih dari lima juta kali, dengan 122 ribu likes, serta lebih dari 12 ribu komentar.
Tim Cek Fakta DW Indonesia menelusuri kebenaran video tersebut.
Di dalam video, Menkeu Purbaya diduga mengatakan: "Sejak ada dana desa, kadesnya jadi kaya-kaya. Sawah, tanah di mana-mana. Lebih baik dana desa dialokasikan buat infrastruktur di pedalaman. Karena selama ini dana desa banyak yang disalahgunakan."
Cek Fakta DW: Video itu palsu dan manipulasi AI.
Dalam pengamatan detail terhadap video palsu ini, gerakan mulut Purbaya tampak tidak sinkron dengan perkataannya. Begitu pula dengan ekspresi dan intonasi suara yang kaku. Tidak hanya itu, gerakan tangannya pun tidak natural pada detik-detik tertentu.
Dari penelusuran Google reverse image, berbagai video terkait konferensi pers Menteri Purbaya dengan latar yang serupa diunggah oleh berbagai akun. Namun, tidak ada di antaranya yang berbicara soal kepala desa kaya dan dana desa yang disalahgunakan.
Saat dicek menggunakan HIVE Moderation, probabilitas video dimanipulasi AI adalah 88,8%. Audionya pun terdeteksi deepfake 66,5%.
Sepanjang 2025, sejumlah kebijakan memicu perdebatan dan protes publik. Dari program sosial berbiaya besar hingga kebijakan yang dianulir, menimbulkan pertanyaan soal tarik-ulur kepentingan negara dan akuntabilitas.
Foto: BPMI Setpres/Kris
Makan Bergizi Gratis: Mahal dan bermasalah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai upaya memperbaiki gizi anak dan menekan stunting. Namun, pelaksanaannya menuai kritik. Mulai dari kesiapan dapur dan distribusi, hingga anggaran jumbo. “Jika memang berat bagi pemerintah memberhentikan sementara program MBG ini, maka ada sesuatu di luar akal sehat pemerintah yang bermain,” kata Nailul Huda, Direktur Ekonomi CELIOS.
Foto: Algadri Muhammad 2025
Polemik elpiji 3 kg: Subsidi dan realita di lapangan
Kebijakan penataan distribusi tabung gas elpiji 3 kilogram memicu kelangkaan dan antrean panjang di berbagai daerah. Pemerintah menyatakan program ini bertujuan memastikan subsidi tepat sasaran. Namun, kebijakan tersebut menuai kritik karena dinilai diterapkan tanpa kesiapan data dan mekanisme distribusi yang memadai.
Foto: World Economic Forum/Ciaran McCrickard/Avalon/picture-alliance
Revisi UU TNI dan kekhawatiran melemahnya supremasi sipil
Revisi UU TNI yang memperluas peran prajurit aktif di jabatan sipil memicu kekhawatiran melemahnya supremasi sipil dan potensi tumpang tindih kewenangan. Pemerintah beralasan langkah ini diperlukan untuk menghadapi ancaman keamanan baru, seperti terorisme dan siber. Namun, kritik menyebut kebijakan ini mengabaikan prinsip kontrol sipil dan berisiko menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Foto: Agung Kuncahya B./Xinhua/picture alliance
Tunjangan DPR naik di tengah tekanan ekonomi masyarakat
Kenaikan anggaran tunjangan dan fasilitas DPR pada 2025 memicu kritik publik serta demonstrasi di berbagai daerah. Langkah ini dinilai tidak sensitif di tengah tekanan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan, memunculkan pertanyaan soal prioritas belanja negara. Pemerintah berdalih kenaikan diperlukan untuk mendukung kinerja legislatif, tetapi transparansi anggaran dipertanyakan.
Foto: Timur Matahari/AFP/Getty Images
Raja Ampat dan pencabutan izin tambang nikel
Pemerintah mencabut izin tambang nikel di Raja Ampat setelah ramai pemberitaan soal ancaman terhadap ekosistem laut dan darat. Pakar hukum tata negara Herdiansyah Hamzah menilai penerbitan izin bermasalah karena adanya larangan tambang di pulau kecil. “Artinya ada kongkalikong antara otoritas pemberi izin dan perusahaan tambang,” katanya.
Foto: Sumaryanto Bronto/Greenpeace
Pemerintah tolak tawaran bantuan asing untuk banjir Sumatra
Pemerintah menolak menetapkan status bencana nasional dan tawaran bantuan asing dalam penanganan banjir besar di Sumatra, dengan alasan kapasitas nasional masih mencukupi untuk menangani bencana tersebut. Namun, keputusan ini memicu perdebatan publik, terutama terkait urgensi bantuan kemanusiaan dan transparansi penilaian kebutuhan di tengah skala dampak bencana yang dianggap besar.
Foto: Yasuyoshi Chiba/AFP
Fakta anggaran dana desa
Dari segi konteks dana desa, menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7 Tahun 2026 yang berlaku mulai 12 Februari 2026, sebesar 58,03% anggaran dana desa 2026 dialokasikan untuk dukungan terhadap Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Artinya, dari total Rp60,57 triliun, sebesar Rp34,57 triliun digunakan untuk program tersebut. Menurut pakar kebijakan publik UGM, Wahyudi Kumorotomo, meski muncul sentimen positif terhadap alokasi dana desa, hal itu tidak otomatis menjadi opsi yang lebih efektif untuk menanggulangi dugaan korupsi di level desa.
"Kalau penurunan proporsinya (dana desa) iya, mereka (pemerintah desa) kemudian tidak leluasa untuk mengalokasikan (anggarannya) karena kemudian dananya mengecil. Namun, apakah itu menjamin tidak ada korupsi?” ujar Wahyudi.
Kenapa banyak hoaks tentang Purbaya dan dana desa?
Faktanya, ini bukan kali pertama disinformasi soal Purbaya dan dana desa beredar. Tersebar juga hoaks mengenai Purbaya yang mau menghapus dana desa dan menggantinya dengan subsidi listrik hingga sembako. Ada juga disinformasi soal penghapusan dana desa yang diganti program untuk rakyat. Hoaks tersebut telah diluruskan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital via unggahan di laman webnya.
Pakar Komunikasi Digital, Firman Kurniawan, melihat bahwa topik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat memang menjadi sasaran empuk disinformasi.
"Ketika masyarakat ini resah, tapi tidak mempunyai saluran untuk menyatakan, nanti akan muncul (berbagai) deepfake yang mewadahi itu. Kemudian karena publik merasa terwakili, itu akan menjadi ramai,” tutur Firman.
Tidak hanya soal isu, Firman pun mengatakan bahwa figur Menteri Purbaya yang sejak pengangkatannya hangat dibicarakan, kerap mengundang interaksi.
"Ketika para pendukung yang menyenangi Pak Purbaya mendukung lewat suaranya di media sosial, kemudian yang membencinya juga bersuara di media sosial, kontennya akan ramai. Ini juga akan menguntungkan para pengunggah konten yang kontennya ternyata artificial intelligence (AI),” tutupnya.
Pakar menekankan, konten yang menarik banyak interaksi pada akhirnya menguntungkan pembuatnya karena dapat meningkatkan engagement dan pendapatan dari iklan. Namun, penting untuk melakukan cek fakta sebelum percaya ya, Sahabat DW.
